DPR Kritik Pemerintah Soal MyPertamina: Kurang Tepat, Tambah Rakyat Ribet

Ilustrasi aplikasi MyPertamina. (Antara)

Penulis: Rashif Usman, Editor: Arif Sodhiq - Minggu, 3 Juli 2022 | 16:00 WIB

Sariagri - Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menilai pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan aplikasi MyPertamina tidak tepat. Seiring kebijakan baru mendapatkan BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar, masyarakat kian merasa dipersulit dengan kebijakan baru tersebut.

"Sistem penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian Pertalite dan solar menurut saya kurang tepat. Justru ini menambah keribetan rakyat memperoleh haknya. Walau kebijakan ini untuk mengatur distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran, tapi tujuannya belum jelas," ucap Rofik dalam keterangan persnya.

Rofik lalu mempertanyakan, siapa yang bisa mendaftar di sistem MyPertamina, apa kriterianya, bagaimana pertamina tahu yang mendaftar ini adalah mereka yang berhak dan apakah ada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi pembandingnya.

Menurutnya, data yang disajikan DTKS tidak akurat. Jadi, tanpa ada kriteria yang jelas, siapapun bisa mendaftar di MyPertamina, termasuk orang kaya yang tidak berhak.

Politisi PKS ini menambahkan, era teknologi sekarang ini harusnya membuat semua serba simpel, tapi ini justru dibuat ribet.

Baca Juga: DPR Kritik Pemerintah Soal MyPertamina: Kurang Tepat, Tambah Rakyat Ribet
Anggota DPR: Pengguna BBM Subsidi Wajib Dibatasi, Kalau Tidak Bisa Jebol

Sementara itu, hari pertama pendaftaran MyPertamina dibuka pada 1 Juli, laman https: subsiditepat.mypertamina.id tidak dapat diakses. Berbagai kritik dilayangkan oleh netizen di sosial twitter.

Ia mengatakan banyak warga yang menyesalkan dengan kondisi hari pertama pembelian BBM dengan aplikasi MyPertamina. Mulai error pada aplikasi, kontroversi penggunaan ponsel sebagai sarana pembayaran di SPBU, pembayaran lewat aplikasi yang hanya tertaut pada LinkAja, hingga aplikasi tersebut yang mendapat review kurang memuaskan di Playstore dan App Store.

Video Terkait