Pemerintah Minta Pemda Cepat Koordinasi Guna Pemulihan Ekonomi Nasional

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Dok.Antara)

Editor: Tanti Malasari - Senin, 20 Juni 2022 | 11:15 WIB

Sariagri - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan koordinasi yang kuat dan respons cepat dari pemerintah daerah diperlukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.

“Koordinasi yang kuat sangat diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan. Respons cepat dari seluruh pihak dibutuhkan untuk dapat mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin yang dilansir Antara.

Saat ini, ujarnya, dunia tengah dihadapkan pada berbagai tantangan yang disebut oleh PBB sebagai The Perfect Storm. Tantangan tersebut adalah COVID-19, Conflict, Climate Change, Commodity Prices, dan Cost of Living. Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 menjadi 2,9 persen dari sebelumnya 4,4 persen utamanya sebagai imbas konflik geopolitik Rusia dan Ukraina.

Kendati demikian, indikator sektor eksternal Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang solid. Hal tersebut tercermin dari tren surplus neraca perdagangan selama 25 bulan berturut-turut, serta rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB berada pada level yang aman.

Airlangga menuturkan prospek ekonomi yang membaik ini akan membantu menjaga kepercayaan publik dan investor, sehingga dapat mendorong kegiatan perekonomian nasional, meski dalam keadaan ketidakpastian global yang melanda.

“Momentum Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 juga akan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi,” tuturnya.

Di tengah berbagai risiko ketidakpastian global yang eskalatif, Pemerintah terus melanjutkan program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Terhadap alokasi PEN tersebut, Pemerintah memberi perhatian yang serius terhadap sektor UMKM. Peningkatan akses pembiayaan menjadi salah satu strategi pengembangan UMKM, diantaranya melalui program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Kami sangat mengapresiasi peran Bapak/Ibu Bupati dan Walikota atas dukungan untuk tersalurnya berbagai skema KUR di wilayah masing-masing pada tahun 2022 ini. Sehingga total realisasi penyaluran KUR nasional sampai dengan 31 Mei 2022 sebesar Rp147,7 triliun atau 39,6 persen dari target yang telah diberikan kepada 3,18 juta debitur,” ucapnya.

Secara khusus, dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian, Pemerintah telah mengeluarkan program KUR untuk sektor pertanian dengan plafon sebesar Rp90 triliun dan sudah tersalurkan Rp46,6 triliun atau sebesar 51,8 persen dari target.

Sementara itu, menyadari bahwa infrastruktur merupakan komponen yang vital dalam mendorong pemulihan ekonomi, Pemerintah akan melanjutkan Program Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2022.

Sejak 2019, masyarakat Indonesia telah mendapatkan manfaat dari beroperasinya beberapa infrastruktur PSN, seperti proyek Palapa Ring Broadband yang meningkatkan akses konektivitas jaringan ke lebih dari 500 Kabupaten/Kota di Indonesia, beroperasinya Jalan Tol Trans Sumatra sepanjang 543 km sebagai bagian dari upaya percepatan pengembangan Sumatra, terbangunnya 18 Bendungan Strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan, serta beroperasinya Sistem Penyediaan Air Bersih yang melayani lebih dari 2 juta orang.

Baca Juga: Pemerintah Minta Pemda Cepat Koordinasi Guna Pemulihan Ekonomi Nasional
Menko Airlangga: Inovasi Digital Bikin Ekonomi RI Tumbuh Lebih Tangguh

“Agar pembangunan PSN dapat optimal, diharapkan agar setiap daerah dapat mengidentifikasi sektor unggulan yang memiliki potensi untuk mengungkit perekonomian dan mendukung optimalisasi Proyek Strategis Nasional khususnya pada tingkat Kabupaten/Kota,” tutur Airlangga.

Beberapa contoh bentuk dukungan dalam optimalisasi PSN di Kabupaten/ Kota diantaranya adalah pembangunan Kawasan Industri, Pariwisata dan ekonomi di sepanjang jalan Tol Trans Sumatera dan Trans Jawa, pelebaran dan perbaikan jalan daerah di sekitar akses keluar jalan Tol PSN, serta dukungan dalam percepatan penerbitan perizinan, pengadaan tanah asset Pemerintah Daerah, Tanah Kas Desa, dan administrasi lainnya.

Video Terkait