Kala Pemerintah Libatkan TNI Urus Minyak Goreng

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman. (Antara)

Editor: Dera - Jumat, 3 Juni 2022 | 14:20 WIB

Sariagri - Permasalahan minyak goreng di Tanah Air hingga kini belum juga terselesaikan. Padahal pemerintah sudah gonta-ganti kebijakan agar ketersediaan dan harga minyak goreng bisa stabil. 

Namun apa daya, meski keran ekspor CPO dan turunnanya sudah kembali dibuka sejak 23 Mei 2022, serta subsidi minyak goreng curah yang resmi dihentikan pada 1 Juni 2022, Pemerintah belum juga bisa mengendalikan kisruh minyak goreng. 

Kini, pemerintah pun berupaya melibatkan TNI dalam penanganan kasus minyak goreng di Tanah Air. Di mana Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman sempat melakukan inspeksi mendadak (sidak) harga minyak goreng di Pasar Anyar Kota Bogor, Senin (30/5). 

Dalam sidak ke Pasar Anyar, Jenderal Dudung pun memasangkan stiker merah kepada toko sembako yang menjual minyak goreng lebih dari 10 persen di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp17.000.

Keterlibatan TNI dalam kasus minyak goreng pun menuai pro dan kontra. Misalnya saja, Wakil Ketua Umum Mejelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyambut positif sikap Kasad yang melakukan sidak minyak goreng di Pasar Anyar, Bogor guna memastikan harga minyak goreng curah sesuai HET. 

Namun di lain sisi, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengkritik langkah pemerintah melibatkan Kasad dalam mengendalikan harga dan ketersediaan minyak goreng (migor) di pasaran. Menurutnya, tindakan tersebut terlalu berlebihan dan salah sasaran.

Pihaknya mengklaim jika yang dibutuhkan di lapangan adalah pengawasan dengan pendekatan keamanan, bukan pengawasan dengan pendekatan pertahanan. Muyanto bahkan menyebut keterlibatan Kasad dalam hal ini bisa membuat pedagang kecil takut dan terteror.

Pihaknya juga meminta pemerintah jangan kalap mengatasi masalah kemahalan dan ketersediaan migor. Cukup libatkan pihak kepolisian untuk menindak pihak-pihak tertentu yang dianggap menjadi penyebab mahal dan langkanya migor di pasaran. Menurutnya, salah sasaran kalau pemerintah menerjunkan pasukan TNI, apalagi dipimpin Kasad langsung ke pasar-pasar. 

Lebih lanjut dirinya berkelakar, kalau sudah melibatkan militer kesannya birokrat sipil sudah tidak mampu, padahal masalahnya tidak seperti itu. Pemerintah hanya kurang tegas berhadapan dengan mafia-mafia migor. 

Mulyanto mengatakan pemerintah menerapkan pendekatan integratif tata niaga, perdagangan, industri dan pengamanan berbasis wilayah untuk mengendalikan ketersediaan dan kemahalan migor ini. Bukan dengan pendekatan pertahanan keamanan yang memunculkan ketakutan.

Baca Juga: Kala Pemerintah Libatkan TNI Urus Minyak Goreng
Dear Ibu-Ibu, Hari Ini Minyak Goreng Kemasan Turun Harga! Berikut Daftarnya

Lebih lanjut dirnya menambahkan, pengawasan perlu dilakukan terhadap produsen dan distributor berbasis wilayah dimulai dari daerah yang rawan seperti Jambi, DKI Jakarta, dan Kalimantan Selatan. Baru daerah yang cukup rawan seperti Sumut, Riau dan Sumatera Barat.

Kalau sudah melibatkan militer kesannya birokrat sipil sudah tidak mampu. Padahal masalahnya tidak seperti itu. Pemerintah hanya kurang tegas berhadapan dengan mafia-mafia migor,” tegas Mulyanto.

Video Terkait