Korupsi Pupuk Hayati Eks Dirjen Hortikultura Rugikan Negara Rp12,9 Miliar

Mantan Dirjen Hortikultura Kementan, Hasanudin Ibrahim. (Facebook Taman Simalem Resort)

Editor: M Kautsar - Jumat, 20 Mei 2022 | 20:10 WIB

Sariagri - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kasus pengadaan pupuk hayati yang menyeret mantan Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Hasanuddin Ibrahim (HI) mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp12,9 miliar dari nilai proyek Rp18,6 miliar.

"KPK sangat prihatin, korupsi pengadaan pupuk ini mengakibatkan terganggunya produktivitas sektor pertanian yang menjadi tumpuan pembangunan ekonomi agraris," ucap Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto, Jumat (20/5/2022).

Menurut Karyoto penuntasan kasus itu merupakan komitmen untuk menyelesaikan tunggakan perkara. "Ini kasus surat perintah penyidikan tahun 2016, saya masuk 2020. Namun demikian, kepemimpinan Pak Firli (Firli Bahuri) dan kawan-kawan itu kan mulai aktif Desember 2019, dan kasus itu sudah tidak berjalan selama tiga tahun, ini menjadi komitmen kami," kata dia.

Hasanuddin merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk hayati untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) pada Kementerian Pertanian Tahun Anggaran (TA) 2013.

KPK pada Jumat menahan tersangka Hasanuddin untuk 20 hari pertama sampai dengan 8 Juni 2022 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Upaya paksa penahanan tersangka pada penyidikan perkara pengadaan pupuk hayati di Kementerian Pertanian tahun 2016 merupakan komitmen nyata KPK untuk menyelesaikan setiap tunggakan perkara," ucapnya.

KPK pada Februari 2016 telah menetapkan Hasanuddin bersama Sutrisno (SR) dari pihak swasta/Direktur Utama PT Hidayah Nur Wahana (HNW) dan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian Eko Mardiyanto (EM) sebagai tersangka.

Baca Juga: Korupsi Pupuk Hayati Eks Dirjen Hortikultura Rugikan Negara Rp12,9 Miliar
Di Tengah Konflik Rusia-Ukraina,Pupuk Indonesia: Stok Bahan Baku Pupuk Aman



Oleh karena itu, kata Karyoto, penahanan tersangka Hasanuddin bertujuan agar penegakan hukum tindak pidana korupsi dilaksanakan secara tuntas dan para pihak terkait segera mendapatkan kepastian hukum.

Terkait kasus yang menjerat Hasanuddin, ia mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu fokus KPK dalam pemberantasan korupsi, mengingat tingginya tingkat risiko, besarnya anggaran, serta asas manfaat bagi masyarakat luas.

Atas perbuatannya, Hasanuddin disangkakan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Video Terkait