Dengar Keluhan Petani, Alasan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Migor?

Presiden Jokowi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2022 di Istana Negara Jakarta, Kamis (28/4/2022). Antara

Editor: Tatang Adhiwidharta - Kamis, 19 Mei 2022 | 18:25 WIB

Sariagri - Larangan ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya untuk bahan minyak goreng membawa beberapa dampak sejak 28 April 2022 lalu. Itu dirasakan oleh petani sawit, dimana pemasok TBS yang disebut PKS juga sudah banyak yang berhenti menampung karena sudah penuh.

Beberapa waktu lalu Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir) mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat terbuka itu berisi permintaan mencabut kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya pada Minggu, 15 Mei 2022.

Merespons suara dari petani, Presiden Joko Widodo akhirnya mencabut kebijakan larangan ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO). Alasannya, sejak larangan ekspor diterapkan, pasokan minyak goreng terus bertambah.

Usai dilakukan pelarangan ekspor di April, pasokan mencapai 211 ribu ton, melebihi nasional bulanan. Bahkan ada penurunan harga rata rata minyak goreng nasional, pada bulan April harga nasional berkisar 19.800 ton.

Selain itu, Jokowi mengatakan setelah adanya larangan ekspor rata rata harga minyak goreng nasional turun menjadi Rp17.500 sampai dengan Rp17.600.

"Oleh karena itu, berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit baik petani, pekerja, dan tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan ekspor minyak goreng dibuka kembali pada Senin 23 mei 2022," tutur Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi sempat mengatakan larangan ekspor minyak goreng hanya bersifat sementara. Pasalnya, negara masih butuh devisa untuk surplus neraca perdagangan.

"Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor. Karena saya tahu negara perlu pajak negara perlu devisa negara perlu surplus neraca perdagangan," ujar Jokowi dalam konferensi pers mengenai larangan ekspor minyak goreng, Rabu (27/4/2022) beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Dengar Keluhan Petani, Alasan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Migor?
Jokowi Berharap Biji Pinang Jadi Komoditas Ekspor Unggulan

Menurutnya, prioritas utama pemerintah saat ini adalah memenuhi kebutuhan pokok rakyat Indonesia. Sebab, sudah 4 bulan masalah minyak goreng tak kunjung selesai.

Mengingat berbagai kebijakan yang diambil pemerintah, diakuinya, juga belum efektif. Presiden Jokowi juga mengakui kebijakan larangan ekspor minyak goreng hingga CPO akan berdampak negatif, mulai dari berpotensi mengurangi produksi hingga hasil panen petani yang tak terserap.

Video Terkait