Jokowi Akhirnya Cabut Aturan Larangan Ekspor Minyak Goreng

Presiden Joko Widodo (tengah) bertanya tentang minyak goreng kepada seorang pedagang saat mengecek harga dan ketersediaan sejumlah bahan kebutuhan pokok masyarakat. (ANTARA FOTO/Biro Pers Sekretariat Presiden/Lally Rachev/Handout)

Editor: Tatang Adhiwidharta - Kamis, 19 Mei 2022 | 18:00 WIB

Sariagri - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mencabut kebijakan larangan ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya untuk bahan minyak goreng. Keputusan berlaku sejak 28 April 2022 lalu.

Kepala Negara mengatakan sejak larangan ekspor diterapkan, pemerintah terus mendorong langkah memastikan minyak goreng. Berdasarkan pengukuran langsung dan data yang diterima Jokowi di lapangan, pasokan minyak goreng terus bertambah.

"Kebutuhan nasional kurang lebih minyak goreng curah 194.000 ton per bulan, pada bulan Maret sebelum larangan ekspor hanya 64.5000 ton," ujarnya saat konferensi pers, Kamis (19/5).

Setelah dilakukan pelarangan ekspor di April, pasokan mencapai 211 ribu ton, melebihi nasional bulanan. Ada penurunan harga rata rata minyak goreng nasional, pada bulan April harga nasional berkisar 19.800 ton.

Selain itu, Jokowi mengatakan setelah adanya larangan ekspor rata rata harga minyak goreng nasional turun menjadi Rp 17.500 sd 17.600.

"Oleh karena itu, berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit baik petani, pekerja, dan tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan ekspor minyak goreng dibuka kembali pada Senin 23 mei 2022," kata Jokowi.

Jokowi sempat menegaskan, larangan ekspor minyak goreng hanya dilakukan sementara. Musababnya, negara masih butuh devisa untuk surplus neraca perdagangan.

"Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor. Karena saya tahu negara perlu pajak negara perlu devisa negara perlu surplus neraca perdagangan," kata Jokowi dalam konferensi pers mengenai larangan ekspor minyak goreng, Rabu (27/4/2022) beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Jokowi Akhirnya Cabut Aturan Larangan Ekspor Minyak Goreng
Rame-rame Berharap Jokowi Buka Keran Ekspor CPO

Menurutnya, prioritas utama pemerintah saat ini adalah memenuhi kebutuhan pokok rakyat Indonesia. Sebab, sudah 4 bulan masalah minyak goreng tak kunjung selesai. Berbagai kebijakan yang diambil pemerintah, diakuinya, juga belum efektif.

Presiden Jokowi juga mengakui kebijakan larangan ekspor minyak goreng hingga CPO akan berdampak negatif. Mulai dari berpotensi mengurangi produksi hingga hasil panen petani yang tak terserap.

Video Terkait