Dana BLT Bisa Berasal dari Utang, Apakah Penggunaannya Sudah Tepat?

Ilustrasi Dana Bantuan Langsung (BLT). (Sariagri/Antara)

Editor: Putri - Jumat, 8 April 2022 | 20:40 WIB

Sariagri - Guna membantu kebutuhan masyarakat terutama saat pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan program bantuan langsung tunai (BLT). Terdapat delapan jenis program, yang masing-masingnya penerimanya berbeda.

Dana yang dianggarkan berasal dari anggaran perlindungan sosial (perlinsos) di dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada 2020, dana yang dikucurkan adalah Rp203,9 triliun, pada 2021 sebesar Rp338,2 triliun, dan untuk 2022 ini, anggaran perlinsos telah ditetapkan sebesar Rp154,8 triliun.

Anggaran PEN diketahui berasal dari APBN. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran PEN untuk kesehatan sebanyak Rp122,5 triliun, perlindungan sosial Rp154,8 triliun, dan penguatan ekonomi Rp178,3 triliun.

Sementara sumber APBN sendiri berasal dari pajak, selain itu pemerintah mendapat uang dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dividen BUMN, utang, penjualan aset dan hibah.

Banyak masyarakat yang fokus dengan salah satu sumber dana APBN yaitu utang. Karena dengan kata lain, bansos yang selama ini dikucurkan berasal dari utang.

Kemenkeu mencatat bahwa posisi utang Indonesia menembus Rp7.014 triliun per Februari 2022. Dengan jumlah itu, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) naik jadi 40,17 persen.

Pemerintah harus menerbitkan utang untuk menambal defisit anggaran. Defisit anggaran akan membebani keuangan negara hingga 10 tahun mendatang. Defisit tersebut akhirnya dibiayai dengan menerbitkan utang.

Kemenkeu dan Bank Indonesia berbagi beban dalam menerbitkan surat utang. Salah satu kebutuhan utama penerbitan surat utang itu untuk perlindungan sosial.

Apakah Sudah Tepat?

Namun sayang, dana yang dikeluarkan sedemikian rupa di sisi lain masih belum benar-benar menyentuh akar permasalahan. Contohnya adalah BLT minyak goreng, anggaran BLT minyak goreng, sebesar Rp6,9 triliun.

Dana tersebut dikeluarkan agar masyarakat tetap menjaga daya beli minyak goreng. Di sisi lain, pemerintah Indonesia masih belum menangani permasalahan mafia minyak goreng. Padahal dana BLT miyak goreng tersebut bisa saja dialokasikan untuk kebutuhan lainnya.

Belum lagi, BLT minyak goreng juga rentan dikorupsi. Selain itu, BLT minyak goreng juga dinilai tidak berkolerasi dengan peningkatan taraf hidup masyarakat. Hal ini diungkap oleh Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita.

Baca Juga: Dana BLT Bisa Berasal dari Utang, Apakah Penggunaannya Sudah Tepat?
Kemensos : Bantuan Minyak Goreng, BPNT, PKH Akan Segera Dibagikan

"Berbagai penelitian menunjukan bahwa Conditional Cash Transfer atau bantuan langsung tunai tidak berkorelasi dengan peningkatan taraf hidup masyarakat, pun seringkali kurang tepat sasaran, dan sangat rentan dari aksi garong para koruptor. Masih ingat dana bansos yang disosor mantan Mensos beberapa waktu lalu kan?" kata Ronny melalui sebuah keterangan yang diterima Sariagri.

Dikeluarkannya BLT bertujuan untuk membantu masyarakat yang kesusahan. Namun jika pemerintah masih tidak menyelesaikan akar permasalahannya, maka dana triliunan rupiah yang telah dikeluarkan rasanya percuma.

Video Terkait