Kisah Petani Pulau Wawaonii yang Diamankan Polisi karena Tolak Aktivitas Tambang

Unjuk Rasa Perhimpunan Mahasiswa dan Masyarakat Wawonii. (Jatam)

Editor: Tatang Adhiwidharta - Jumat, 4 Februari 2022 | 16:50 WIB

Sariagri - Tiga orang aktivis penolak tambang di Pulau Wawonii Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara ditangkap aparat kepolisian dari Polda Sulawesi Tenggara. Adalah La Dani alias Anwar, Hurlan, ​​dan Hastoma ditangkap pada Senin, 24 Januari 2022, sekitar Pkl. 13.30 Wita.

Berdasarkan siaran pers Jatam, Anwar dan Hastoma ditangkap di kebun milik mereka, ketika tengah makan siang. Sementara Hurlan ditangkap di rumahnya.

Diketahui, Anwar, Hastoma, dan Hurlan merupakan bagian dari barisan warga penolak tambang di pulau Wawonii. Warga, yang sebagian besar menggantungkan perekonomian pada sektor pertanian atau perkebunan dan laut, menentang rencana penambangan nikel oleh PT Gema Kreasi Perdana (GKP), anak perusahaan Harita Group.

Belakangan ini keteguhan warga dalam melakukan penolakan atas tambang nikel itu, berujung pada ancaman, intimidasi, dan kriminalisasi. Tercatat, hingga pada 2019 lalu sebanyak 28 warga dilaporkan ke polisi oleh pihak perusahaan.

Adapun tuduhan yang dialamatkan ke warga bermacam-macam, mulai dari dugaan menghalang-halangi aktivitas perusahaan tambang, dugaan merampas kemerdekaan terhadap seseorang, tuduhan pengancaman, dan tuduhan penganiayaan.

Adapun Anwar, Hastoma, dan Hurlan, yang ditangkap polisi, termasuk ke dalam 28 warga yang sebelumnya telah dilaporkan ke polisi pada 23 Agustus 2019 lalu. Tuduhan yang dialamatkan kepada ketiganya yaitu terkait dugaan Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Terhadap Seseorang, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 333 KUHP.

Penangkapan terhadap Anwar, Hastoma, dan Hurlan oleh polisi diduga sebagai bentuk arogansi korporasi tambang yang rakus. Hal ini dilakukan untuk menekan resistensi warga, sehingga rencana investasi penambangan dapat berjalan mulus tanpa memperlihatkan dampak bagi sekitar.

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) dan PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menjalin kemitraan dalam kegiatan usaha tambang. (Istimewa)
Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) dan PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menjalin kemitraan dalam kegiatan usaha tambang. (Istimewa)

Pemkab Konawe Kepulauan Jalin Kemitraan dengan GKP

Pada Kamis 30 September 2021, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) dan PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menjalin kemitraan dalam kegiatan usaha tambang. Adapun kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding-MoU) di Kendari.

Praktis dengan adanya MoU ini, memungkinkan PT GKP menjalankan Rencana Kegiatan Usaha termasuk melakukan aktivitas pengembangan masyarakat di Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konkep, Sulawesi Tenggara (Sultra).

“PT GKP akan mewujudkan komitmen investasi di Pulau Wawonii. Bahkan tidak sekedar melakukan kegiatan penambangan saja, ke depan kami akan melakukan investasi pembangunan smelter nikel. Hilirisasi mineral adalah amanat Undang-Undang,” kata Komisaris Utama PT GKP Hendra Surya mengutip dari Zona Sultra.

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan PT GKP merupakan tindak lanjut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2021-2040. Aturan yang termaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 dan disahkan pada akhir Juli lalu menjadi dasar perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalianpemanfaatan ruang, termasuk peruntukan bagi pertambangan.

Saat itu, Bupati Konkep Amrullah bersyukur dengan terbitnya Perda yang menjadi payung hukum dalam proses pembangunan di segala sektor di Konkep ini.

“Konkep sebagai bagian negara harus punya sumbangsih untuk negara. Dan inilah sikap kami pada hari ini. Bersama eksekutif dan legislatif kami bersepakat, Insya Allah kegiatan PT Gema Kreasi Perdana, ketika aspek legalitasnya sudah terpenuhi, bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.

Amrullah juga menyampaikan harapan agar kegiatan yang dilaksanakan PT GKP bisa mensejahterakan masyarakat Konkep. Hal ini disambut PT GKP dengan menyampaikan komitmen untuk mengutamakan serapan tenaga kerja lokal.

Pada kesempatan itu, ada enam pihak yang menandatangani nota kesepahaman bersama tentang rencana kegiatan usaha PT GKP di Konkep ini. Pihak Kabupaten diwakili oleh Bupati Konke Amrullah, M, Ketua DPRD Konkep Isha, Wakil Ketua I DPRD Imanudin dan Wakil Ketua II DPRD Irwan.

Sedangkan pihak PT GKP diwakili oleh Hendra Surya selaku Komisaris Utama dan Meris Wiryadi selaku Direktur Utama. Sejumlah tokoh masyarakat dan unsur Forkopimda turut hadir dan menyaksikan penandatanganan MoU, di antaranya Wakil Bupati Konkep. Kapolres Kendari, Kajari Konawe, Dandim 1417 Kendari dan Kepala Bappeda Konawe Konkep.

Lahan pertambangan di Pulau Wawonii.(Berandasultra)
Lahan pertambangan di Pulau Wawonii.(Berandasultra)

PT GKP Diduga Menerobos Lahan Milik Warga pada 2019

Dalam catatan Jatam, dalam kaitan dengan PT GKP, misalnya, pada 2019, pihak perusahaan melakukan penerobosan lahan-lahan milik warga. Pertama, pada Selasa, 9 Juli 2019, sekitar Pkl. 11.00 Wita, PT GKP menerobos lahan milik Ibu Marwah.

Baca Juga: Kisah Petani Pulau Wawaonii yang Diamankan Polisi karena Tolak Aktivitas Tambang
Restorasi Sawah Padi Gogo dan Padi Rawa Solusi Atasi Kerisis Pangan

Kedua, pada Selasa, 16 Juli 2019, sekitar Pkl. 15.00 di lahan milik Idris. Ketiga, pada Kamis, 22 Agustus 2019, tengah malam, kembali menerobos lahan milik Amin, Wa Ana, dan (Alm) Labaa. Penerobosan lahan warga yang berulang itu dan berakibat pada rusaknya tanaman jambu mete, kelapa, pala, cengkeh, dan tanaman lainnya.

Melihat hal demikian, warga membuat laporan kepada pihak kepolisian terkait penerobosan lahan oleh PT GKP. Sayangnya, masalah ini tak kunjung diproses. Salah satu warga Konawe Kepulauan atas nama Idris, misalnya, melaporkan PT GKP ke Polres Kendari pada Rabu, 14 Agustus 2019, ia melapor ke polisi karena lahan dan tanamannya dirusak, sampai saat ini tak ada yang bisa memproses dan mendengarkan keluhan warga sekitar terkait perusahaan tambang.

Video Terkait