Menteri Koperasi dan UKM: Pemerintahan Jokowi Begitu Memanjakan UMKM

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki dalam acara penerbitan dan pembagian NIB di Jawa Timur. (Kemenkop UKM)

Editor: M Kautsar - Kamis, 23 Desember 2021 | 15:00 WIB

Sariagri - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa saat krisis, UMKM menjadi pahlawan sesungguhnya di mana sebanyak 97 persen lapangan pekerjaan disediakan oleh UMKM. Bahkan, kata dia, sejak krisis di tahun 1998, UMKM menjadi penyelamat ekonomi.

“Kami ingin menjadi teman untuk UMKM maju. Berterima kasih kepada Pak Bahlil (Menteri Investasi) yang mempermudah penerbitan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Sehingga tak ada lagi alasan UMKM kesulitan mengurus izin usaha,” ujar Teten dalam acara penerbitan dan pembagian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku UMK Perorangan di gedung ITS Surabaya, Jawa Timur, Rabu (22/12).

Teten menargetkan, pihaknya tak ingin usaha mikro terus menjadi usaha informal, namun bertransformasi menjadi usaha formal, dengan membangun ekosistem usaha. Menurutnya, adanya penerbitan NIB agar UMKM bisa mengakses pembiayaan dan pendampingan.

“NIB ini penting karena usaha memiliki badan hukum. UMKM bisa kerja sama dengan pihak lain, bisa mengakses pembiayaan, meraih izin edar, dan mudah mendapatkan berbagai sertifikasi termasuk sertifikat halal dan lainnya,” jelasnya.

Bersama Kementerian BUMN, lanjut Teten, pihaknya akan mengembangkan konsep kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil, di mana investasi di daerah juga harus menggandeng UMKM.

Teten mengakui bahwa selama ini banyak usaha kecil yang sulit mengakses pembiayaan di perbankan karena tak memiliki badan hukum dan tak memiliki NIB.

“Dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) ini memudahkan UMKM punya NIB. Ini mempermudah UMKM melakukan kontrak kerja dengan korporasi dan kemudahan-kemudahan lainnya,” tegasnya.

Baca Juga: Menteri Koperasi dan UKM: Pemerintahan Jokowi Begitu Memanjakan UMKM
Ditugaskan Presiden, Menkop UKM Akan Revitalisasi Koperasi Berbasis Produksi

“Kalau sudah ada pembiayaan dan pendampingannya, maka market demand-nya perlu diperkuat. Untuk itu disediakan sekitar 40 persen belanja pemerintah harus menyerap UMKM. Di pemerintahan Presiden Jokowi ini begitu memanjakan UMKM, kami ingin UMKM siap maju,” tambahnya.

Untuk diketahui, Surabaya menjadi kota kedua setelah percepatan penerbitan NIB yang sebelumnya dilakukan di Bandung, Jawa Barat. Tercatat hingga 18 Desember 2021 sebanyak 570.105 NIB telah diterbitkan, dan sekitar 81.665 NIB diterbitkan di Jawa Timur. Dari total keseluruhan NIB yang diterbitkan, 98 persennya merupakan UMK.

Video Terkait