Nah Loh? Gubernur Anies Dinilai Lebih Pentingkan Formula E Timbang Masalah Banjir

Pengendara motor menerobos banjir di Jalan Raya Kebayoran Lama, Jakarta, Senin (25/10/2021). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Penulis: Yoyok, Editor: Tatang Adhiwidharta - Rabu, 10 November 2021 | 14:50 WIB

Sariagri - Penyelenggaraan Formula E masih dijadwalkan tahun depan. Namun, gaduhnya sudah jauh-jauh hari lebih dulu ramai. Malah, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Soladiritas Indonesia (PSI), Anggara Wicitra Sastroamidjojo, menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih mementingkan Formula E, daripada menangani masalah banjir di ibu kota.

Pernyataan itu dilontarkan lantaran Anies disebut membatalkan anggaran untuk normalisasi sungai, dan malah meminjam uang kepada Bank DKI senilai Rp180 miliar untuk menalangi pembiayaan commitment fee Formula E.

Padahal, di saat yang bersamaan, Anggara mengungkapkan, anggaran untuk normalisasi sungai yang jumlahnya lebih kecil, yakni Rp160 miliar dibatalkan oleh Pemprov DKI dengan alasan defisit anggaran.

"Ini menunjukkan bahwa Pak Gubernur Anies lebih mementingkan acara balap mobil dibandingkan mengatasi banjir,” ujar Anggara, kemarin.

Dia kemudian membeberkan, pada 30 Desember 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora( membayar termin kedua sebesar 10 juta poundsterling atau Rp180 miliar menggunakan APBD, sehingga total yang disetor Rp360 miliar. “Sementara itu, anggaran pembebasan tanah normalisasi Kali Ciliwung Rp160 miliar malah dibatalkan," katanya.

Anggara menerangkan, pada akhir 2019 Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta sudah siap membayar Rp160 miliar untuk pembebasan 118 bidang tanah di bantaran Sungai Ciliwung yang berlokasi di Kelurahan Pejaten Timur, Tanjung Barat, Cililitan, dan Balekambang.

Pembayaran tinggal menunggu keputusan gubernur (kepgub) soal penetapan lokasi yang akan dibebaskan tersebut, tapi akhirnya dibatalkan dengan alasan defisit anggaran.

"Baru kali ini ada gubernur bela-belain utang demi mengadakan acara balapan mobil, bukan untuk hal yang mendesak seperti membayar gaji pegawai atau mengatasi bencana banjir,” tambahnya.

Di tempat terpisah, Kepala Dispora DKI Jakarta, Ahmad Firdaus, tegas-tegas membantah anggaran penyelenggaraan Formula E mengambil dari dana penanganan banjir.

“Penganggaran dari mulai perencanaan, pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta, hingga persetujuan menjadi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) soal Formula E telah mempertimbangkan alokasi setiap Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” jelasnya.

Firdaus menegaskan, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan. “Alokasi anggaran untuk program-program Pemprov DKI tersebut dilakukan secara terpisah dan tidak saling tumpeng tindih pada masing-masing organisasi perangkat daerah,” katanya.

Terkait dana pinjaman Rp180 miliar dari Bank DKI, Firdaus menuturkan sudah disetujui DPRD DKI Jakarta.

“Uang itu dipinjam pada 2019 untuk membayar termin satu commitmen fee perhelatan Formula E. Pinjaman ini telah dilunasi melalui pencairan DPPA Dispora DKI Jakarta pada Desember 2019,” pungkasnya.

Penanganan Banjir Tak Ada Kemajuan

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI August Hamonangan menilai belum ada kemajuan berarti dalam penanganan banjir Jakarta usai 91 RT tergenang air pada Senin kemarin.

Banjir yang mengakibatkan 182 warga mengungsi tersebut terjadi akibat Sungai Ciliwung dan beberapa kali di Jakarta meluap selain karena curah hujan yang tinggi.

"Sekali lagi kita diperlihatkan bahwa di bawah kepemimpinan Pak Anies tidak ada kemajuan dalam penanganan banjir. Program-program prioritas untuk menghindari banjir banyak yang belum diselesaikan." ujar August.

August berpendapat Anies baru akan mengejar program penanggulangan banjir pada sisa setahun kepemimpinan sebagai Gubernur DKI Jakarta sesuai Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021.

"Seharusnya Gubernur Anies sudah dari lama bergerak cepat mengatasi hal tersebut, sejak dia dilantik. Contohnya mempercepat pengadaan tanah untuk normalisasi dan naturalisasi, mempercepat pembangunan waduk, polder, dan drainase. Sayangnya, program normalisasi dan pembenahan 13 sungai besar Jakarta ternyata mandek dari 2018 dan semua baru dikejar di sisa satu tahun masa jabatan," ucap August.

Baca Juga: Nah Loh? Gubernur Anies Dinilai Lebih Pentingkan Formula E Timbang Masalah Banjir
Menilik Jejak Kehancuran dan Bencana Iklim di Turki, Petani Menjerit

August menagih keseriusan Anies dalam menyelesaikan penanganan banjir di Jakarta dengan berfokus pada penanganan banjir yang efektif. Di sisa satu tahun masa jabatan Anies, permasalahan banjir Jakarta harus menjadi isu prioritas.

"Masa dalam empat tahun tidak ada kemajuan sama sekali dalam penanganan banjir. Kami minta Pak Anies jangan berfokus pada program gimmick-gimmick saja untuk berswafoto, tapi harus mengeksekusi juga pada program penanganan banjir yang efektif," tutur August.