Akhir Februari, Pemerintah Sediakan 5.000 Vaksin Covid-29 untuk Awak Media

Penulis: Yoyok, Editor: Arif Sodhiq - Selasa, 9 Februari 2021 | 15:20 WIB
SariAgri - Presiden Joko Widodo mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan sebanyak 5.000 vaksin Covid-19 untuk para wartawan. Rencananya, vaksinasi awal untuk wartawan ini dilakukan akhir bulan Februari ini.
"Saya yakin banyak awak media yang sudah ingin divaksin tadi saya sudah bisik-bisik ke Prof Nuh (Ketua Dewan Pers), untuk awal nanti di akhir bulan Februari sampai awal Maret nanti," kata Jokowi dalam pidato Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2021 secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/2).
Presiden menjelaskan, sebanyak 5.000 vaksin Covid-19 tersebut merupakan bagian dari 12 juta dosis yang akan dikeluarkan oleh PT Biofarma (Persero).
"Untuk awak media sudah kita siapkan kira-kira 5.000 orang untuk bisa divaksin. Ini termasuk pertama, nanti begitu keluar dari Biofarma 12 juta (dosis) kita berikan 5.000 untuk awak media," ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan, saat ini pemerintah tengah fokus melakukan vaksinasi pada tenaga kesehatan. Selain itu, juga kepada petugas pelayanan publik dan pedagang pasar.
"Dan kita saat ini sedang fokus untuk melakukan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan, dan juga para pelayan masyarakat termasuk pedagang pasar yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat," tutur Jokowi.
Baca Juga: Akhir Februari, Pemerintah Sediakan 5.000 Vaksin Covid-29 untuk Awak Media
Pekerjaan Tak Mudah Jaga Stabilitas Harga Pangan di Tengah Pandemi COVID-19
Pada kesempatan itu, Presiden Jokow mengungkapan dirinya menyadari bahwa industri pers, seperti sektor swasta lainnya, sedang menghadapi masalah. “Oleh karena itu, pemerintah berusaha meringankan industri media melalui sejumlah kebijakan. PPh (Pajak Penghasilan) 21 telah dimasukan ke dalam daftar pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Artinya, pajak dibayar oleh pemerintah dan berlaku sampai Juni 2021,” papar Jokowi.
Jokowi menambahkan, pemerintah juga akan menguarangi PPh Badan, pembebasan PPh impor, dan percepatan restitusi. “Ini juga sampai Juni 2021,” jelasnya.