Jurus Presiden Jokowi Menjaga Ekonomi RI Agar Tak Inflasi

Editor: Tatang Adhiwidharta - Senin, 30 Januari 2023 | 20:00 WIB

Sariagri - Pemerintah Indonesia terus menjaga pertumbuhan ekonomi hingga mengendalikan inflasi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan yang akan diambil pemerintah di tahun ini.

Untuk tahap pertama, pemerintah mendorong daya beli masyarakat dan menjaga inflasi. Adapun inflasi di daerah yang dimonitor di bulan Januari ini memang salah satunya adalah sektor transportasi, dalam hal ini transportasi udara.

"Kedua, terkait dengan beberapa komoditas yang diperhatikan, termasuk harga beras, seperti yang di bulan Desember kemarin, di mana pemerintah akan terus memonitor situasi ketersediaan stok dan harga beras," ungkap Airlangga dalam konferensi pers terkait Rapat Terbatas (Ratas) secara virtual di Jakarta, Senin (30/1/2023).

Airlangga menjelaskan, pemerintah juga mendorong pelaksanaan dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), terutama pariwisata dan pemerintah juga menilai beberapa hal yang bisa memperbaiki investasi di sektor pariwisata yang perlu didorong.

"Kemudian, pemerintah juga mendorong agar revisi terhadap turunan dari Perppu Cipta Kerja untuk didorong, antara lain untuk revisi PP terkait perizinan usaha berbasis risiko, terutama yang berbasis perizinan dasar seperti PBG dan Amdal," tambah Airlangga.

Dia menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melakukan hal-hal dalam bottlenecking perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik.

"Tak hanya itu, pemerintah berkomitmen bahwa investasi PSN sejumlah 30 proyek di tahun 2023 dengan estimasi nilai Rp360 triliun bisa direalisasikan seluruhnya di 2023," ucap Airlangga.

Adapun PSN ini terdiri dari kawasan industri di Batang, Tanjung Enim, Weda Bay, Terminal Kijing, Bandara Labuan Bajo, beberapa bendungan, pelabuhan Sanur, kereta api Tebing Tinggi-Kuala Tanjung, dan beberapa program ketenagalistrikan.

"Dari list yang ada, kami optimis angka ini bisa dicapai. Untuk bottlenecking di saat sekarang, terkait dengan tata ruang dan persetujuan pembangunan gedung, ini yang menjadi bottleneck dan akan diselesaikan dengan revisi PP nomor 5," pungkas Airlangga.