Marak PHK Massal, Legislator Wanti-wanti Soal Hak-Hak Pekerja

Ilustrasi industri tekstil. (pixabay)

Editor: Dera - Selasa, 22 November 2022 | 18:00 WIB

Sariagri - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menanggapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa dua perusahaan startup, GoTo dan Ruangguru. Ia mengingatkan agar korban PHK mendapatkan hak-hak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan, baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak.

“Hak para pekerja harus tetap diberikan sesuai dengan peraturan. Dan ini sudah saya wanti-wanti,” kata Rahmad Handoyo dalam keterangan tertulisnya. 

Selain itu, menurut Legislator PDI Perjuangan ini, para pekerja yang ter-PHK juga berhak mendapatkan pelatihan di balai latihan kerja (BLK) milik pemerintah atau mendapatkan penyaluran kerja di tempat lain.

“Setelah ter-PHK, mereka bisa dapat pelatihan. Sehingga mendapatkan kecakapan baik untuk berwirausaha atau disalurkan bekerja di tempat lain,” ungkapnya. Di mana pelatihan-pelatihan teknis bagi mereka nanti bisa melibatkan BPJS ketenagakerjaan.

Ia mengungkapkan, saat ini tidak sedikit negara di dunia menghadapi resesi ekonomi global. Ada yang menghadapi resesi, bahkan ada yang telah terdampak resesi.

Baca Juga: Marak PHK Massal, Legislator Wanti-wanti Soal Hak-Hak Pekerja
Ancaman Resesi Global 2023 Mulai Dirasakan Pengusaha dan Pekerja

“Selain pertimbangan bisnis, resesi global semakin memperdalam dampak pada pelaku usaha,” ucapnya, seperti dilansir dari laman resmi DPR RI. 

Ia berharap, pemerintah Indonesia bisa mengatasi resesi global. Sehingga tidak terlalu dalam terjerumus pada krisis ekonomi. Yang berdampak pada PHK massal pada semua sektor bisnis. Menurutnya kalau terpaksa terjadi PHK massal, maka pemerintah harus melakukan upaya pendampingan seperti memberikan pelatihan dengan melibatkan BPJS ketenagakerjaan.

“Dengan begitu banyak bermunculan wirausaha baru yang bisa menyerap tenaga kerja,” imbuhnya.

Video Terkait