Lapor ke Nomor 08111022210 Jika Temukan Penyimpangan Penyaluran BLT BBM

Presiden Joko Widodo membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi minyak goreng di Pasar Rakyat Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/4/2022). (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)

Editor: Reza P - Sabtu, 24 September 2022 | 08:00 WIB

Sariagri - Pemerintah sedang melakukan penyaluran BLT sebagai bentuk kompensasi dari naiknya harga BBM. Namun dalam proses penyalurannya masih terjadi penyimpangan atau salah sasaran di sejumlah daerah.

Setidaknya terdeteksi ada 1,3 juta masyarakat berekonomi mampu yang mendapat BLT BBM ini. Salah satunya terjadi di Yogyakarta di mana ada warga yang mendapat BLT BBM  senilai Rp500.000 padahal dirinya memiliki mobil. Forum Pemantau Independen (Forpi) Jogja menyebut kejadian ini adalah bentuk salah sasaran penerima BLT.

Parahnya, terdapat beberapa warga miskin yang seharusnya berhak menerima BLT ini malah tidak tercatat bahkan tidak pernah mendapat bantuan sosial sama sekali.

Agar hal ini tidak terjadi kembali dan penyaluran bisa tepat sasaran, apabila ada masyarakat yang menemui kasus serupa diharap melaporkannya melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Masyarakat dapat melaporkan penyaluran dan penerimaan BLT BBM salah sasaran dengan menghubungi hotline bantuan Kemensos di nomor 0811 10 222 10 atau melalui email [email protected]

Tidak hanya itu, masyarakat juga bisa memberikan laporan dan keluhan jika ada pungutan liar atau penyelewengan bansos yang dilakukan oleh oknum tertentu.

Seperti diketahui, pemerintah menganggarkan Rp12,39 triliun untuk menyalurkan BLT BBM Rp600.000 kepada 20,65 juta penerima yang tersebar di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Lapor ke Nomor 08111022210 Jika Temukan Penyimpangan Penyaluran BLT BBM
Mulai Terendus, Ini Modus-modus Penyelewengan BLT BBM di Daerah

Syarat menerima BLT BBM ini yakni merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, dan bergaji/upah paling tinggi Rp3,5 juta per bulan mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap.

Selain itu, sudah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dan bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun anggota TNI/Polri.

Video Terkait