AHY Sentil soal BLT yang Dulu Dihina, Risma Beri Jawaban Menohok

Menteri Sosial Tri Rismaharini (Dok. Humas Setkab)

Editor: Tatang Adhiwidharta - Sabtu, 17 September 2022 | 16:00 WIB

Sariagri - Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) angkat bicara soal Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang pada era kepemimpinan Presiden RI ke-6 atau ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dihina. Namun, saat ini justru diterapkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disinggung AHY ketika Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center, Jakarta, pada Kamis (15/9/2022).

"Dulu dihina-hina BLT kita, 'Apa itu BLT hanya untuk menghambur-hamburkan uang negara?', dibilang kita tak punya cara lain. Padahal itulah cara yang bijaksana untuk membantu rakyat miskin. Betul? Sekarang (pakai) BLT. It's okay, sesuatu yang bagus kalau dilanjutkan kan nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu juga," paparnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan kondisi dunia sedang tak stabil. Karena itu Pemerintah, merujuk pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam memberikan BLT.

"Jadi sebetulnya yang disampaikan karena saat kita tahu memang ada kondisi yang memang tidak stabil, tidak seperti biasanya, maka kemudian diturunkan BLT BBM," ujar Risma dalam keterangan pers, seperti ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/9/2022).

Risma mengatakan kondisi tak menentu ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Selain itu, kata Risma, BLT dibagikan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19.

"Ini kan bukan terjadi hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia jadi makanya diturunkan BLT BBM. Kemudian kemarin diturunkan pada saat terjadi COVID. Jadi seperti itu," ujar Risma.

Baca Juga: AHY Sentil soal BLT yang Dulu Dihina, Risma Beri Jawaban Menohok
Survei BPS: Orang Miskin Ekstrem Tak Dapat Bansos, Ini Tanggapan Mensos

Selain itu, Risma menjelaskan dasar mengenai pemberian bantuan kepada masyarakat itu. Mantan Wali Kota Surabaya itu mengatakan sesuai konstitusi, warga miskin harus dipelihara negara.

"Memang gini sebagaimana di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak telantar itu dipelihara oleh negara," pungkas Risma.

Video Terkait