Tak Sadar, 93 Persen Warga Jakarta Hirup Polusi Udara Berbahaya

Ilustrasi gedung perkantoran di Jakarta. (Pixabay)

Editor: Yoyok - Rabu, 7 September 2022 | 15:00 WIB

Sariagri - Sekitar 93 persen warga Jakarta Raya setiap hari menghirup udara berbahaya yang konsentrasi polutannya lima kali lebih besar dari standar batas aman. Ini terjadi karena konsentrasi rata-rata tahunan PM2,5 di Jakarta Raya mencapai 25 mikrogram per meter kubik, lima kali lebih besar dari batas aman yang direkomendasikan WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), yaitu 5 mikrogram per meter kubik. 

Demikian laporan Greenpeace India yang dipublikasikan pada Rabu (7/9/2022) itu bertajuk “Udara Berbeda di Langit yang Sama: Riset Mengenai Ketidakadilan Udara (Different Air Under One Sky: The Inequity Air Research)”. Laporan menginvestigasi polusi udara di delapan negara dan meneliti akses masyarakat terhadap stasiun monitoring kualitas udara. 

Laporan itu juga mengungkap fakta betapa masyarakat yang tergolong kelompok rentan, yakni perempuan, anak-anak, orang lanjut usia, penyandang disabilitas dan sebagainya, khususnya bagi masyarakat yang marjinal secara sosial dan ekonomi, tidak mempunyai pilihan apapun selain harus menghirup udara berbahaya.

Lebih memprihatinkan lagi, warga Jakarta yang masuk kelompok rentan (perempuan, anak-anak, orang lanjut usia, penyandang disabilitas dan lain-lain) seluruhnya harus hidup di tengah udara di atas ambang batas aman, dan tidak menyadarinya.

Selain itu, Greenpeace juga menemukan hampir seluruh masyarakat Indonesia tinggal di kawasan dengan konsentrasi rata-rata tahunan PM2,5 sebesar 5 mikrogram per meter kubik atau lebih, di atas ambang aman yang direkomendasikan WHO. 10 persen nya, tinggal di wilayah dengan kadar PM2,5 lima kali lipat lebih besar dari ambang aman WHO .

Sedangkan di tingkat provinsi, diperkirakan 93 persen total populasi di Jakarta Raya terekspos udara dengan kadar PM2,5 lima kali lebih besar dari ambang aman. Ini merupakan yang terburuk di Indonesia. Sementara di  Banten populasi yang terpapar mencapai 63 persen, Sumatera Utara 57 persen, dan Jawa Barat 46 persen.

Selanjutnya, seluruh kelompok masyarakat rentan terpapar polusi udara di atas ambang aman WHO.  Pada 2021, WHO mengubah panduan rata-rata tahunan kualitas udara. Panduan baru ini menyatakan bahwa konsentrasi PM2,5 tidak boleh melebihi 5 mikrogram per meter kubik, karena bahkan kadar konsentrasi di bawah itu pun sudah menimbulkan resiko kesehatan yang signifikan.

Jurukampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu mengatakan temuan dari laporan ini mengejutkan dan mengkhawatirkan. “Masyarakat kelompok rentan hidup di tengah polusi udara berbahaya tanpa menyadarinya karena tidak punya akses terhadap informasi kualitas udara,” katanya.

Bondan menambahkan kondisi tersebut semakin mempertegas urgensi agar pemerintah segera mengimplementasikan apa yang sudah diperintahkan oleh hakim dalam sidang putusan gugatan polusi udara yang telah dimenangkan warga negara sejak satu tahun lalu. “Di dalam putusan itu Presiden RI diperintahkan untuk memperbaiki Baku Mutu Udara Ambien yang bisa melindungi kelompok sensitif,” ungkapanya.

Menurutnya, informasi terkini mengenai kualitas udara yang kita hirup adalah langkah awal untuk mengatasi masalah tersebut. Sudah saatnya pemerintah membuat sistem monitoring kualitas udara di seluruh negeri dan memastikan datanya terpublikasi secara langsung (real time). Dibarengi dengan peringatan kesehatan jika kualitas udara sedang buruk sehingga masyarakat bisa melakukan langkah-langkah untuk melindungi diri dan kesehatannya. 

Tidak kalah penting, pemerintah harus tegas untuk menghentikan sumber-sumber pencemar udara, dan memastikan terpenuhinya hak warga negara untuk mendapatkan udara yang bersih dan sehat. Terlebih Majelis Umum PBB telah mengesahkan resolusi hak atas lingkungan hidup yang bersih, aman dan berkelanjutan merupakan hak asasi manusia.

Baca Juga: Tak Sadar, 93 Persen Warga Jakarta Hirup Polusi Udara Berbahaya
Perusahaan Malaysia Didenda Rp199 Miliar Atas Karhutla di Sumsel

Sedangkan Jurukampanye Unit Polusi Udara Global Greenpeace, Yung-Jen Chen, mengatakan ketersediaan data polusi udara dan akses terhadap udara bersih jelas merupakan isu ketidakadilan, dimana masyarakat rentan justru menjadi yang paling berisiko dan paling tidak punya akses informasi. 

“Setiap manusia punya hak menghirup udara bersih dan lingkungan yang sehat. Intervensi dan kebijakan pemerintah untuk memastikan udara bersih adalah mutlak dan harus dilakukan segera, demi memastikan pemenuhan hak asasi manusia yang mendasar ini,” ujarnya.

Video Terkait