Ekonom UGM Pertanyakan Urgensi Pemerintah Naikkan Harga BBM Bersubsidi

Editor: M Kautsar - Rabu, 24 Agustus 2022 | 15:30 WIB

Sariagri - Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mempertanyakan urgensi pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Menurut Fahmy, kenaikan harga Pertalite menjadi Rp10.000 dan Solar menjadi Rp8.500 akan menyulut inflasi.

Menurut dia, kontribusi inflasi kenaikkan harga Pertalite diperkirakan sebesar 0,93 persen, sedangkan kenaikkan harga Solar diperkirakan sebesar 1,04 persen. Dengan kenaikan ini, sumbangan inflasi kenaikan Pertalite dan Solar diperkirakan bisa mencapai 1,97 persen. Dengan begitu, ditambah inflasi pada Juli 2022 sebesar 5,2 persen, diperkirakan inflasi akan mencapai 7,17 persen.

Menurut Fahmy, dengan inflasi sebesar 7,17 persen, harga kebutuhan pokok akan membebani rakyat miskin. Bahkan, rakyat miskin yang tidak pernah menikmati subsidi BBM lantaran tidak punya kendaraan bermotor juga harus berkorban akibat penaikan harga BBM Subsidi.

“Karenanya dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa opsi kebijakan yang akan dipilih terkait subsidi BBM adalah tidak memberatkan beban rakyat miskin. Berdasarkan pernyataan Jokowi itu sesungguhnya mengisyaratkan bahwa Jokowi tidak menaikkan harga BBM Subsidi dalam waktu dekat ini karena pertaruhannya cukup besar," ujar Fahmy, dikutip dari laman resmi kampus, Rabu (24/8/2022).

Fahmy mengakui beban APBN untuk subsidi energi memang semakin membengkak. Angkanya mencapai Rp502,4 triliun Meski begitu dia menggarisbawahi, bahwa beban subsidi Rp502,4 triliun adalah total “anggaran subsidi energi”, terdiri subsidi BBM. LPG 3 kg, dan listrik yang diperhitungkan berdasarkan beberapa asumsi harga minyak dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan inflasi.

Sedangkan, realisasi yang benar-benar dikeluarkan (cash out flow) per 31 Juli 2022 total subsidi energi baru sebesar Rp88,7 trliun, untuk realisasi anggaran subsidi BBM dan LPG 3 kg baru sebesar Rp62,7 triliun. 

Dengan beban pengeluaran sebesar itu, kata Fahmy, Menteri Keuangan dengan entengnya menambah kuota Pertalite sebesar 5 juta kiloliter. Selain pengeluaran riil subsidi BBM (cash out flow), ada juga tambahan pemasukan riil (cash inflow) di APBN akibat kenaikan harga komoditi ekspor yang meningkat.

“Berdasarkan komposisi tambahan pemasukan dan pengeluaran APBN 2022 sesungguhnya tidak ada urgensi menaikkan harga BBM Subsidi pekan ini, bahkan tidak juga tahun ini,” ucap dia.