Beberkan 5 Agenda Besar Indonesia, Jokowi: Kita Harus 'Eling lan Waspodo'

Presiden Jokowi saat memakai baju adat asal Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara pada upacara detik-detik proklamasi, Rabu (17/08/2022). (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

Editor: Dera - Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB

Sariagri - Presiden Jokowi menegaskan pemerintah berkomitmen penuh dalam melanjutkan agenda besar bangsa demi mewujudkan cita-cita Indonesia maju yang inklusif, berkeadilan, serta berkelanjutan.

“Saya tegaskan kembali, agenda besar bangsa tidak boleh berhenti. Langkah-langkah besar harus terus dilakukan,” ujar Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR RI tahun 2022 dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-77 Kemerdekaan RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8/2022). 

Lebh lanjut Jokowi mengingatkan kembali agar bangsa ini harus selalu waspada, hati-hati, dan siaga terhadap krisis yang masih menghantui dunia. Di mana geopolitik dunia mengancam keamanan kawasan. 

Jokowi pun mengajak seluruh komponen bangsa untuk bahu-membahu mewujudkan agenda besar Indonesia. 

"Kita harus selalu “eling lan waspodo”, harus ingat dan waspada. Kita harus selalu cermat dalam bertindak. Kita harus selalu hati-hati dalam melangkah," tegasnya. 

Berikut lima agenda besar yang akan dilaksanakan Indonesia. 

1. Hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam

Presiden Jokowi menyebut hilirisasi nikel yang dilakukan telah meningkatkan ekspor besi baja sebesar 18 kali lipat. Ekspor besi baja meningkat dari sekitar Rp16 triliun pada 2014 menjadi Rp306 triliun di 2021.

“Di akhir 2022, kita harapkan sudah bisa mencapai Rp440 triliun. Itu hanya dari nikel, sekali lagi itu hanya dari nikel. Selain penerimaan pajak, devisa negara juga naik, sehingga kurs rupiah lebih stabil,” ujarnya.

Menurut Kepala Negara, sekarang ini, Indonesia telah menjadi produsen kunci dalam rantai pasok baterai litium global. Produsen mobil listrik dari Asia, Eropa, dan Amerika ikut berinvestasi di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga akan terus mendorong hilirisasi bauksit, tembaga, hingga timah.

“Kita harus berani, kita harus membangun ekosistem industri di dalam negeri yang terintegrasi, yang akan mendukung pengembangan ekosistem ekonomi hijau dunia,” pungkasnya. 

2. Optimalisasi sumber energi bersih dan peningkatan ekonomi hijau

Jokowi mengatakan persemaian dan rehabilitasi hutan tropis dan hutan mangrove serta rehabilitasi habitat laut harus terus dilakukan karena akan menjadi potensi besar pada penyerapan karbon.

Pihaknya juga optimistis, energi bersih dari panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut, dan energi bio akan menarik industri penghasil produk-produk rendah emisi.

“Kawasan industri hijau di Kalimantan Utara akan menjadi Green Industrial Park terbesar di dunia. Saya optimistis, kita akan menjadi penghasil produk-produk hijau yang kompetitif di perdagangan internasional,” ujarnya.

Menurutnya, upaya tersebut dapat langsung disinergikan dengan program peningkatan produksi pangan dan energi bio.

“Pemanfaatan kekayaan hayati laut secara bijak, akan menjadi kekuatan besar untuk produk pangan, farmasi, dan energi. Demikian pula dengan perkebunan kita, antara lain kelapa sawit, yang telah terbukti menjadi pemasok terbesar CPO dunia,” ujarnya.

Sementara untuk kebijakan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur bendungan dan irigasi telah mendukung peningkatan produktivitas nasional. Capaian positifnya, dalam tiga tahun terakhir, Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras untuk konsumsi.

“Alhamdulillah, kita baru saja memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute, yang disaksikan oleh FAO, karena kita dinilai mampu mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras sejak 2019,” ungkap Presiden Jokowi.

3. Penguatan perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat

Jokowi menegaskan, pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal harus terus dijamin dan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Secara khusus, Presiden Jokowi juga menekankan bahwa pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama.

“Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai. Penyelamatan aset negara yang tertunda, seperti kasus BLBI terus dikejar dan sudah menunjukkan hasil. Skor Indeks Persepsi Korupsi dari Transparansi Internasional juga naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Indeks Perilaku Anti Korupsi dari BPS juga meningkat, dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022,” bebernya.

Pihaknya juga menambahkan, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu juga terus menjadi perhatian serius pemerintah. Selain itu, reforma agraria, perhutanan sosial, dan sertifikasi tanah juga harus terus dilanjutkan.

4.  Tingkatkan digitalisasi ekonomi agar UMKM Indonesia naik kelas

Menurut Jokowi, sampai saat ini sebanyak 19 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah masuk dalam ekosistem digital. Pemerintah pun menargetkan, sebanyak 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada tahun 2024.

“Berbagai bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan. Penayangan produk UMKM di e-katalog pemerintah juga diharapkan akan menyerap produk UMKM. Di saat yang sama, kewajiban APBN, APBD, dan BUMN-BUMN untuk membeli produk dalam negeri juga akan terus didisiplinkan,” ujarnya.

Baca Juga: Beberkan 5 Agenda Besar Indonesia, Jokowi: Kita Harus 'Eling lan Waspodo'
G20 untuk Mengatasi Krisis Pangan Dunia

5. Keberlanjutan pembangunan IKN

Melansir indonesia.go.id, Jokowi mengatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan hanya untuk para aparatur sipil negara. Melainkan, para inovator dan para wirausahawan.

“(IKN) bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia. Kawasan inti pusat pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya, 80 persen investasi swasta diundang untuk ikut berpartisipasi,” tutupnya. 

Video Terkait